Authors retain the copyright without restrictions for their published content in this journal. HSSR is a SHERPA ROMEO Green Journal.
Publishing License
This is an open-access article distributed under the terms of
A STUDY OF VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING IN EAST BELITUNG REGENCY
Corresponding Author(s) : Slamet Rahmat Topo Susilo
Humanities & Social Sciences Reviews,
Vol. 7 No. 6 (2019): November
Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to discuss how far the linkage between the village and regional planning as well as the obstacle in preparing the RPJM Desa. This paper also aims to enhance the village officer in preparing village development and community empowerment planning related to Belitung Geopark.
Methodology: This research is descriptive research with a qualitative approach. It used secondary data from RPJM Kabupaten of 2012-2017 and RPJM Desa documents. Meanwhile, the primary data was obtained from in-depth interviews.
Results: The linkages between RPJMD and RPJM Village as much as 35% are strong, 62% are medium and 3% are weak, while those that are not related are 0%. There is still a weak link between RPJMD and RPJM Village due to problems in village RPJM development such as time issues, changing regulations change, village companion, coordination, motivation, and education.
Implications: guidelines for preparing the RPJMDes that specifically specify the need for and how to technically harmonize the direction of development policies in the districts so that the pace of district development is aligned to the village. As well as the necessary training/practice in the preparation of the RPJMDes based on the guideline document, it is necessary to equalize perceptions between the DPOs, village stakeholders, and village facilitators.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
- Ahmad Adam Althusius, dkk. (2017). Keterkaitan RPJM Des and RPJMD. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan BisnisSNAPER- EBIS.
- Korten, C. David. (2001). Contributions Toward Theory and Planning Framework,Pembangunan Yang Memihak Rakyat. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Kuncoro, Mudrajad.(2004). Otonomidan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategidan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Lane, Jan Erick. (1994).Ekonomi Politik Koparatif. Jakarta : Raja Grafindo.
- Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu. (1990). Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Iwan. et al. (2004). Pembangunan Wilayah: perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur 2016 – 2021. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, 2016).
- Sjafrizal, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta : Rajawali.
- Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipati. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiharto, Agus. 2013. Keterkaitan Renstra Kemendiknas Dengan Renstra Dinas Dikpora Provinsi Di. Yogyakarta Dan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Tesis MPKD-UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2009).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sulaksana,U., (2004), Managemen Perubahan, Cetakan I, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial. Bandung: PT. Refika Aditma.
- Tindi, Steffy Adelia, (2016). Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng.
- UNESCO.(2016). UNESCO Global Geoparks: Celebrating Earth Heritage, Sustaining local Communities. France: UNESCO.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Veriasa, Thomas Oni, (2016). Pembangunan Desa :StudiKasusPerencanaan Pembangunan Desa di DesaKarang Tengah, KecamatanBabakanMadang, Kabupaten Bogor. IPB: Bogor. https://media.neliti.com/media/publications/1152-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-perencanaan-pembangunan-studi-di-desa-pineleng-dua.pdf.
References
Ahmad Adam Althusius, dkk. (2017). Keterkaitan RPJM Des and RPJMD. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan BisnisSNAPER- EBIS.
Korten, C. David. (2001). Contributions Toward Theory and Planning Framework,Pembangunan Yang Memihak Rakyat. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
Kuncoro, Mudrajad.(2004). Otonomidan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategidan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Lane, Jan Erick. (1994).Ekonomi Politik Koparatif. Jakarta : Raja Grafindo.
Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Rosdakarya.
Ndraha Taliziduhu. (1990). Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, Iwan. et al. (2004). Pembangunan Wilayah: perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur 2016 – 2021. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, 2016).
Sjafrizal, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta : Rajawali.
Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipati. Yogyakarta: Kanisius.
Sugiharto, Agus. 2013. Keterkaitan Renstra Kemendiknas Dengan Renstra Dinas Dikpora Provinsi Di. Yogyakarta Dan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Tesis MPKD-UGM, Yogyakarta.
Sugiyono, (2009).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
Sulaksana,U., (2004), Managemen Perubahan, Cetakan I, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
Suharto, Edi. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial. Bandung: PT. Refika Aditma.
Tindi, Steffy Adelia, (2016). Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng.
UNESCO.(2016). UNESCO Global Geoparks: Celebrating Earth Heritage, Sustaining local Communities. France: UNESCO.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Veriasa, Thomas Oni, (2016). Pembangunan Desa :StudiKasusPerencanaan Pembangunan Desa di DesaKarang Tengah, KecamatanBabakanMadang, Kabupaten Bogor. IPB: Bogor. https://media.neliti.com/media/publications/1152-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-perencanaan-pembangunan-studi-di-desa-pineleng-dua.pdf.